Mayotte

Départementale de Mayotte
Bendera Mayotte Lambang
Motto: Liberté, Égalité, Fraternité "Kebebasan, Kesamaan, Persaudaraan"
Lagu kebangsaan: La Marseillaise
Ibu kota (dan kota terbesar)		Mamoudzou
Bahasa resmi		Perancis
Pemerintahan		Departemen seberang laut
-	Presiden Perancis	Nicolas Sarkozy
-	President Dewan Umum	Ahmed Attoumani Douchina
Departemen seberang laut Perancis
-	Sejak	31 Maret 2011
Luas
-	Total	374 km2 (~185th)
-	Air (%)	0.4
Penduduk
-	Sensus Juli 2007	186,452[1] (179)
-	Kepadatan	499/km2 (~11th)
PDB (KKB)		Perkiraan 2003
-	Total	$466.8 million (208)
-	Per kapita	$2,600 (perkiraan 2003) (129th)
IPM (2003)		n/a (unranked) (unranked)
Mata uang		Euro (EUR)
Zona waktu		(UTC+3)
Ranah Internet		.yt
Kode telepon		262

Tahun 1500, kesultanan Maore atau Mawuti (berdasarkan جزيرة الموت dalam Bahasa Arab (berarti pulau para orang mati/kematian) dan berubah menjadi Mayotte dalam Bahasa Perancis) didirikan di pulau itu.
Tahun 1503, Mayotte ditemukan oleh penjelajah Portugis, tetapi tidak dijadikan koloni.
Tahun 1832, pulau ini dikuasai oleh Andriantsoly, bekas raja Iboina di Madagaskar; tahun 1833 dikuasai kesultanan tetangganya, Mwali (Mohéli dalam Bahasa Perancis); tanggal 19 November 1935 dikuasai kembali oleh kesultanan Ndzuwani (Anjouan dalam Bahasa Perancis; pemerintahan ditetapkan dalam bentuk Qadi (dari bahasa Arab قاض yang berarti hakim), sejenis 'Magistrat Penghuni' dalam sebutan Britania), tapi tahun 1836 kemerdekaan diraih dibawah Sultan setempat terakhir.
Mayotte diberikan kepada Perancis bersama Kepulauan Komoro lainnya tahun 1843. Merupakan pulau satu-satunya dalam kumpulan itu yang memasuki pemilihan referendum tahun 1974 dan 1976 untuk mempererat hubungannya dengan Perancis dan membatalkan kemerdekaan (dengan 63.8% dan 99.4%). Kepulauan Komoro terus mengklaim pulau itu, dan draf resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1976 didukung oleh 11 dari 15 anggota Dewan dalam mengakui kedaulatan Komoro atas Mayotte, tetapi Perancis melakukan veto atas resolusi itu (terakhir, tahun 2004, Perancis mengeluarkan veto dalam Dewan). Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan berbagai resolusi mengenai masalah itu, yang diangkat dari judul: "Pertanyaan Pulau Mayotte di Komoro" tahun 1995. Sejak 1995, Mayotte tidak lagi dibicarakan oleh Majelis Umum.

Laut dekat Mamoudzou

Situasi Mayotte sangat tidak menentu bagi Perancis: sementara penduduk lokal tidak ingin merdeka dari Perancis dan bergabung dengan Komoro, beberapa kritik internasional dari rezim bekas koloni menginginkan Mayotte melanjutkan hubungannya dengan Perancis. Lebih jauh, administrasi lokal Mayotte, yang diatur oleh hukum Islam, akan lebih sulit untuk menggabungkannya dengan struktur hukum Perancis, tidak menyamakan biaya hidup sama dengan Perancis Metropolitan. Dalam hal ini, hukum yang disahkan parlemen nasional harus menyatakan bahwa hukum tersebut berlaku di Mayotte dan ditujukan kepada Mayotte
Status Mayotte berubah tahun 2001 menjadi sangat dekat dengan status departemen di Perancis Metropolitan, dengan pembentukan jajahan departemen, meskipun pulau ini masih diklaim oleh Kepulauan Komoro. Perubahan ini disetujui 73% pada referendum di Mayotte. Setelah reformasi konstitusional tahun 2003, statusnya menjadi jajahan seberang laut sementara masih memegang status jajahan departemen Mayotte.
Mayotte kemudian menjadi sebuah departemen seberang laut Perancis pada Maret 2011, hasil dari referendum 29 Maret 2009.^[2] Hasil referendum tersebut adalah 95,5 persen memilih untuk mengubah status pulau tersebut dari "jajahan seberang laut" menjadi departemen ke-101 Perancis.^[3] Hukum islam tradisional tidak resminya, yang diterapkan di dalam beberapa aspek dalam kehidupan sehari-hari, secara bertahap akan dihapuskan dan digantikan oleh hukum Perancis.^[4] Selain itu, kesejahteraan sosial dan perpajakan Perancis juga berlaku di Mayotte, walaupun beberapa baru akan diterapkan secara bertahap.^[5]

Posted in: History