Aljazair

Al-Jumhūrīyah al-Jazā’irīyah ad-Dīmuqrāṭīyah ash-Sha’bīyah (ar) Tagduda tamegdayt taɣerfant tazzayrit (kab) République algérienne démocratique et populaire (fr)
Bendera
Motto: "La révolution par le peuple et pour le peuple" "Revolusi oleh rakyat dan untuk rakyat"
Lagu kebangsaan: Kassaman (Arab)
Ibu kota (dan kota terbesar)		Aljir
Bahasa resmi		Arab (de jure), Perancis (de facto)
Pemerintahan		Republik semi presidensial
-	Presiden	Abdelaziz Bouteflika
-	Perdana Menteri	Ahmed Ouyahia
Kemerdekaan
-	Dinasti Ziyanid	dari 1236
-	Kekuasaan Ottoman	dari 1516
-	Kekuasaan Perancis	dari 1830
-	Republik	5 Juli 1962
Luas
-	Total	2,381,741 km2 (11)
Penduduk
-	Perkiraan 2005	32.930.091 (35)
-	Kepadatan	14/km2 (196)
PDB (KKB)		Perkiraan 2006
-	Total	US$253,4 miliar (38)
-	Per kapita	US$7.700 (88)
PDB (nominal)		Perkiraan 2005
-	Total	US$102.026 miliar (48)
-	Per kapita	US$3.086 (84)
IPM (2004)		0,728 (menengah) (102)
Mata uang		Dinar (DA)
Zona waktu		CET (UTC+1)
Ranah Internet		.dz
Kode telepon		213

Penduduk asli Berber di Aljazair telah di bawah kekuasaan asing selama lebih dari 3000 tahun terakhir. Orang-orang Fenisia (1000 SM) dan Republik Romawi (200 SM) ialah yang terpenting, sampai datangnya orang-orang Arab di abad ke-8. Bagaimanapun, aliran penaklukan tak seluruhnya satu arah; di masa pertengahan Fatimiyah Berber, berasal dari Aljazair, mengambil alih Mesir, walaupun segera setelah itu meninggalkan Afrika Utara.
Aljazair masuk wilayah Turki Utsmani oleh Khair ad-Din dan saudaranya Aruj yang membuat pesisirnya basis corsair; [privateering] mereka yang dicapai puncaknya di Aljir pada 1600an, setelah pusat kegiatan dipindahkan ke Tripoli di Libya. Dengan dalih mengabaikan konsul-konsul mereka, Perancis menyerang Aljir pada 1830; bagaimanapun, perlawanan hebat dari sejumlah tokoh seperti Emir Abdelkader yang dibuat untuk penaklukan pelan-pelan di Aljazair, tak secara teknis selesai sampai awal 1900an saat Tuareg terakhir ditaklukkan.
Sementara itu, bagaimanapun, Perancis telah membuat Aljazair bagian integral metropolitannya, status status yang akan mengakhiri jatuhnya Republik Keempat. Puluhan ribu pemukim dari Perancis, Italia, Spanyol, dan Malta pindah menyeberangi Laut Tengah untuk bertani di Algerian daratan pesisir dan menduduki bagian yang paling berharga dari kota-kota Aljazair, mendapatkan keuntungan dari penyitaan tanah bersama yang dipunyai pemerintah Perancis. Orang-orang Eropa beranak pinak di Aljazair (yang disebut pied-noir), seperti penduduk asli Yahudi Aljazair, merupakan warga negara Perancis penuh yang sedang mulai dari akhir abad ke-19; dengan memperlihatkan perbedaan menyolok, kebanyakan Muslim Aljazair tetap di luar hukum Perancis, dan tak memiliki kewarganegaraan Perancis ataupun hak suara. Susunan sosial Aljazair diperlunak untuk maksud yang berubah selama masa ini: tingkat melek huruf jatuh secara hebat, sedangkan penyerobotan tanah menumbangkan kebanyakan penduduk.
Pada 1954, Front Pembebasan Nasional (FLN) melancarkan perang gerilya; setelah hampir 1 dekade perang di kota dan desa, mereka berhasil memaksa Perancis keluar pada 1962. Pada 25 September 1962, Ferhat Abbas terpilih menjadi presiden dari pemerintahan provinsional, dengan Ahmed Ben Bella sebagai perdana menteri. Kebanyakan 1.025.000 pied-noir, seperti 91.000 harki (Muslimin Aljazair pro-Perancis), atau hampir 10% penduduk Aljazair pada 1962, pergi dari Aljazair ke Perancis hanya sekian bulan dalam pertengahan tahun itu.
Presiden pertama Aljazair, pemimpin FLN Ahmed Ben Bella, didepak oleh mantan sekutunya dan juga PM, Houari Boumédiènne pada 1965. Negara itu kemudian menikmati hampir 25 tahun yang relatif stabil 1 partai sosialis milik Boumedienne dan para penggantinya.
Pada 1990-an, Aljazair dilanda perang saudara penuh kekerasan dan berkepanjangan setelah militer menghalangi ParPol Islam, Front Keselamatan Islam mengambil kekuasaan menyusul pemilihan multipartai pertama di negeri itu. Lebih dari 100.000 orang terbunuh, kebayakan dalam pembantaian penduduk sipil yang tak beralasan, oleh kelompok gerilyawan seperti Kelompok Islam Bersenjata.
Pada bulan Desember 1990, Majelis Rakyat Nasional mengesahkan aturan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi Aljazair dan melarang perusahaan-perusahaan swasta dan partai politik menggunakan bahasa Perancis dan Berber. Undang-undang baru ini dianggap sebagai sikap tidak toleran pemerintah terhadap sejumlah masyarakat yang berlatar pendidikan Barat serta masyarakat Berber. Hal ini kemudian menyebabkan sekitar 500.000 orang turun ke jalan untuk memprotes diskriminasi agama dan politik

Posted in: History